Gerakan Pramuka Indonesia terus bertahan pada masa penjajahan Jepang. Namun, gerakan kepanduan ini mendapat beberapa hambatan. Pada masa Perang Dunia ke-2, tentara Jepang melakukan penyerangan kepada Belanda. Banyak tokoh Kepanduan di Indonesia yang ditarik masuk Keibondan, PETA, dan Seinendan, organisasi bentukan Jepang yang digunakan untuk mendukung tentara Jepang.
Bukan hanya itu, ternyata Jepang melarang berdirinya Partai dan organisasi rakyat Indonesia, termasuk gerakan kepanduan. Jepang menganggap, organisasi ini berbahaya karena dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat jajahan. Namun, upaya itu tidak menyurutkan semangat para tokoh kepanduan Indonesia untuk menyelenggarakan PERKINO II. Belakangan, banyak pandu yang ikut terjun dan saling bahu-membahu dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia mengusir tentara Jepang.
B. Sejarah Pramuka Indonesia Zaman Kemerdekaan
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dibentuklah organisasi Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 di Kota Solo. Organisasi ini ditetapkan sebagai satu-satunya wadah kepanduan tempat anggota kepanduan Indonesia bernaung. Penetapan ini dikuatkan juga melalui keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Nomor 93/Bhg.A, tanggal 1 Februari 1947. Namun, seiring berjalannya waktu, tahun 1950 banyak bermunculan organisasi-organisasi kepanduan yang pernah ada pada Perang Dunia ke-2. Oleh sebab itu, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan mengeluarkan Keputusan Nomor 23441/Kab, Tanggal 6 September 1951 yang memungkinkan berdirinya organisasi kepanduan lain selain dari Pandu Rakyat Indonesia.
Menginjak tahun 1961, telah ada sekitar 100 organisasi kepanduan Indonesia. Organisasi tersebut tergabung dalam 3 federasi organisasi yaitu Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO), Persatuan Pandu Puteri Indonesia (POPPINDO), dan Persatuan Kepanduan Puteri Indonesia (PKPI). Namun, menyikapi kelemahan yang ada, maka ketiga federasi tersebut bergabung menjadi satu membentuk Persatuan Kepanduan Indonesia (PERKINDO).
Diakibatkan adanya kepentingan golongan yang tinggi membuat Perkindo masih lemah. Kelemahan tersebut disadari pula oleh pihak komunis yang ingin menjadikan Perkindo sebagai gerakan Pioner Muda seperti yang ada di negara komunis. Namun, kentalnya semangat Pancasila dalam Perkindo membuat seluruh anggotanya menentang keras keinginan komunis tersebut. Untuk menghalau kepentingan komunis itu, dikeluarkanlah Keppres No. 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang ditandatangani oleh Ir Juanda yang saat itu menjabat sebagai Pjs Presiden RI karena Presiden Soekarno sedang berkunjung ke Jepang.
Lewat Keppres tersebut, pemerintah menetapkan gerakan Pramuka sebagai satu-satunya badan di wilayah Indonesia yang mendapat izin untuk melaksanakan pendidikan kepramukaan, sehingga organisasi lain yang mirip sifatnya dengan gerakan Pramuka dilarang keberadaannya.
C. Perkembangan Gerakan Pramuka Indonesia
Perkembangan gerakan Pramuka yang pesat sangat ditunjang oleh ketentuan dalam Anggaran Dasar gerakan Pramuka yang mengatur tentang metode pendidikan kepramukaan. Ketentuan tersebut membawa banyak perubahan bagi gerakan Pramuka yakni menjadikan Pramuka lebih kuat secara organisasi dan cepat berkembang dari kota ke desa. Adanya pengaturan yang jelas tentang sistem Majelis Pembimbing yang disiplin dijalankan di tiap tingkatan. Baik itu di tingkat nasional, maupun tingkat Gugus Depan.
Pada tanggal 14 Agustus 1961, secara resmi gerakan Pramuka diperkenalkan ke seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya di Jakarta, namun juga ditempat penting seluruh Indonesia. Di Ibu Kota Jakarta, terdapat apel besar yang diikuti oleh 10.000 anggota Gerakan Pramuka yang dilanjutkan dengan pawai pembangunan dan defile di depan Presiden dan berkeliling Jakarta. Peristiwa perkenalan yang terjadi pada tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Pramuka yang setiap tahun diperingati oleh seluruh anggota Gerakan Pramuka se-Indonesia.
Jambore Nasional Indonesia
Lewat Keppres tersebut, pemerintah menetapkan gerakan Pramuka sebagai satu-satunya badan di wilayah Indonesia yang mendapat izin untuk melaksanakan pendidikan kepramukaan, sehingga organisasi lain yang mirip sifatnya dengan gerakan Pramuka dilarang keberadaannya.
C. Perkembangan Gerakan Pramuka Indonesia
Perkembangan gerakan Pramuka yang pesat sangat ditunjang oleh ketentuan dalam Anggaran Dasar gerakan Pramuka yang mengatur tentang metode pendidikan kepramukaan. Ketentuan tersebut membawa banyak perubahan bagi gerakan Pramuka yakni menjadikan Pramuka lebih kuat secara organisasi dan cepat berkembang dari kota ke desa. Adanya pengaturan yang jelas tentang sistem Majelis Pembimbing yang disiplin dijalankan di tiap tingkatan. Baik itu di tingkat nasional, maupun tingkat Gugus Depan.
Pada tanggal 14 Agustus 1961, secara resmi gerakan Pramuka diperkenalkan ke seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya di Jakarta, namun juga ditempat penting seluruh Indonesia. Di Ibu Kota Jakarta, terdapat apel besar yang diikuti oleh 10.000 anggota Gerakan Pramuka yang dilanjutkan dengan pawai pembangunan dan defile di depan Presiden dan berkeliling Jakarta. Peristiwa perkenalan yang terjadi pada tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Pramuka yang setiap tahun diperingati oleh seluruh anggota Gerakan Pramuka se-Indonesia.
Jambore Nasional Indonesia
Jambore Nasional (Jamnas) adalah istilah disematkan pada Pertemuan Pramuka Penggalang se-Indonesia dengan bentuk perkemahan besar yang diselenggarakan oleh Kwartir Nasional (Kwarnas). Jambore Nasional dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dengan peserta yang berasal dari seluruh Kabupaten dan Kota se-Indonesia. Sampai saat ini, kegiatan Jambore Nasional telah 10 kali diadakan. Berikut ini adalah daftar lengkap Jamnas yang pernah terlaksana:
D. Riwayat Bapak Pramuka Indonesia
Sri Sultan Hamengkubuwana IX (bahasa Jawa: Sri Sultan Hamengkubuwono IX), lahir di Yogyakarta, Hindia-Belanda, 12 April 1912 – meninggal di Washington, DC, Amerika Serikat, 2 Oktober 1988 pada umur 76 tahun. Ia adalah salah seorang Sultan yang pernah memimpin di Kasultanan Yogyakarta (1940-1988) dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama setelah kemerdekaan Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang kedua antara tahun 1973-1978. Ia juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia, dan pernah menjabat sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- Jambore Nasional ke-1 1973: Situ Baru, Jakarta
- Jambore Nasional ke-2 1977: Sibolangit, Sumatera Utara
- Jambore Nasional ke-3 1981: Cibubur, Jakarta
- Jambore Nasional ke-4 1986: Cibubur, Jakarta
- Jambore Nasional ke-5 1991: Cibubur, Jakarta
- Jambore Nasional ke-6 1996: Cibubur, Jakarta
- Jambore Nasional ke-7 2001: Baturaden Jawa Tengah
- Jambore Nasional ke-8 2006: Jatinangor, Jawa Bara
- Jambore Nasional ke-9 2011: Danau teluk gelam Kab. Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
- Jambore Nasional ke-10 2016: Cibubur, Jakarta.
D. Riwayat Bapak Pramuka Indonesia
Sri Sultan Hamengkubuwana IX (bahasa Jawa: Sri Sultan Hamengkubuwono IX), lahir di Yogyakarta, Hindia-Belanda, 12 April 1912 – meninggal di Washington, DC, Amerika Serikat, 2 Oktober 1988 pada umur 76 tahun. Ia adalah salah seorang Sultan yang pernah memimpin di Kasultanan Yogyakarta (1940-1988) dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama setelah kemerdekaan Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang kedua antara tahun 1973-1978. Ia juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia, dan pernah menjabat sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
Lahir di Yogyakarta dengan nama Gendoro Raden Mas Dorodjatun di Ngasem, Hamengkubuwana IX adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwana VIII dan Raden Ajeng Kustilah. Di umur 4 tahun Hamengkubuwana IX tinggal pisah dari keluarganya. Dia memperoleh pendidikan di HIS di Yogyakarta, MULO di Semarang, dan AMS di Bandung. Pada tahun 1930-an beliau berkuliah di Rijkuniversiteit (sekarang Universiteit Leiden), Belanda ("Sultan Henkie").
Hamengkubuwana IX dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 1940 dengan gelar "Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Senapati-ing-Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sanga". Ia merupakan sultan yang menentang penjajahan Belanda dan mendorong kemerdekaan Indonesia. Selain itu, dia juga mendorong agar pemerintah RI memberi status khusus bagi Yogyakarta dengan predikat "Istimewa". Sebelum dinobatkan, Sultan yang berusia 28 tahun bernegosiasi secara alot selama 4 bulan dengan diplomat senior Belanda Dr. Lucien Adam mengenai otonomi Yogyakarta. Di masa Jepang, Sultan melarang pengiriman romusha dengan mengadakan proyek lokal saluran irigasi Selokan Mataram. Sultan bersama Paku Alam IX adalah penguasa lokal pertama yang menggabungkan diri ke Republik Indonesia. Sultan pulalah yang mengundang Presiden untuk memimpin dari Yogyakarta setelah Jakarta dikuasai Belanda dalam Agresi Militer Belanda I.
Pendidikan :
Taman kanak-kanak atau Frobel School asuhan Juffrouw Willer di Bintaran Kidul
Eerste Europese Lagere School (1925)
Hogere Burger School (HBS, setingkat SMP dan SMU) di Semarang dan Bandung (1931)
Rijkuniversiteit Leiden, jurusan Indologie (ilmu tentang Indonesia) kemudian ekonomi
Jabatan :
Hamengkubuwana IX dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 1940 dengan gelar "Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Senapati-ing-Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sanga". Ia merupakan sultan yang menentang penjajahan Belanda dan mendorong kemerdekaan Indonesia. Selain itu, dia juga mendorong agar pemerintah RI memberi status khusus bagi Yogyakarta dengan predikat "Istimewa". Sebelum dinobatkan, Sultan yang berusia 28 tahun bernegosiasi secara alot selama 4 bulan dengan diplomat senior Belanda Dr. Lucien Adam mengenai otonomi Yogyakarta. Di masa Jepang, Sultan melarang pengiriman romusha dengan mengadakan proyek lokal saluran irigasi Selokan Mataram. Sultan bersama Paku Alam IX adalah penguasa lokal pertama yang menggabungkan diri ke Republik Indonesia. Sultan pulalah yang mengundang Presiden untuk memimpin dari Yogyakarta setelah Jakarta dikuasai Belanda dalam Agresi Militer Belanda I.
Pendidikan :
Taman kanak-kanak atau Frobel School asuhan Juffrouw Willer di Bintaran Kidul
Eerste Europese Lagere School (1925)
Hogere Burger School (HBS, setingkat SMP dan SMU) di Semarang dan Bandung (1931)
Rijkuniversiteit Leiden, jurusan Indologie (ilmu tentang Indonesia) kemudian ekonomi
Jabatan :
- Kepala dan Gubernur Militer Daerah Istimewa Yogyakarta (1945)
- Menteri Negara pada Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946 - 27 Juni 1947)
- Menteri Negara pada Kabinet Amir Sjarifuddin I dan II (3 Juli 1947 - 11 November 1947 dan 11 November 1947 - 28 Januari 1948)
- Menteri Negara pada Kabinet Hatta I (29 Januari 1948 - 4 Agustus 1949)
- Menteri Pertahanan/Koordinator Keamanan Dalam Negeri pada Kabinet Hatta II (4 Agustus 1949 - 20 Desember 1949)
- Menteri Pertahanan pada masa RIS (20 Desember 1949 - 6 September 1950)
- Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Natsir (6 September 1950 - 27 April 1951)
- Ketua Dewan Kurator Universitas Gajah Mada Yogyakarta (1951)
- Ketua Dewan Pariwisata Indonesia (1956)
- Ketua Sidang ke 4 ECAFE (Economic Commision for Asia and the Far East) dan Ketua Pertemuan Regional ke 11 Panitia Konsultatif Colombo Plan (1957)
- Ketua Federasi ASEAN Games (1958)
- Menteri/Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (5 Juli 1959)
- Ketua Delegasi Indonesia dalam pertemuan PBB tentang Perjalanan dan Pariwisata (1963)
- Menteri Koordinator Pembangunan (21 Februari 1966)
- Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi 11 (Maret 1966)
- Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka (1968)
- Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia/KONI (1968)
- Ketua Delegasi Indonesia di Konferensi Pasific Area Travel Association (PATA) di California, Amerika Serikat (1968)
- Wakil Presiden Indonesia (25 Maret 1973 - 23 Maret 1978)
No comments:
Post a Comment